Tinggalkan komentar

ALUR PERADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERDATA

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur privat antara satu orang dengan orang lain. Ada dua upaya hukum dalam perdata, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bentuk dari perlawanan upaya hukum biasa terdiri dari Verzet, banding, maupun kasasi, sedangkan bentuk dari perlawan (upaya hukum) luar biasa adalah kasasi demi kepentingan umum dan peninjauan kembali. Sebelum melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa maka tahap pertama adalah pada peradilan tingkat pertama. Mengenai peradilan tingkat pertama akan saya jelaskan dalam lampiranberikut ini:

Alur Persidangan Peradilan Pidana Biasa tingkat pertama

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan komentar

KELOMPOK ADVOKASI

Kepada teman – teman anggota kelompok ini adalah pembagian tugasnya

Sistematika dan struktur penulisan:
1. Pihak yang bersengketa
2. Fokus sengketa (diskripsikan objek)

(nomor 1 dan 2  DHIMAS)

3. PermSalahan hukum yg di sengketakan
4. Posisi kasus (perkembangan kasus)

(no RIa AYu dan OCHA)

5. Langkah2 penyelesain sengketa
6. Hasil yg di capai
7. Analisis kelompok terhadap cara2 penyelesaian sengketa dan hasil

(5, 6, dan 7 GALIH, ICA, DAN PITI)

8. Kesimpulan dan rekomendasi
9. Daftar pustaka

(TERAKHIR SAIFUR)

ITU TUGASNYA MASING – MASING ANAK. SELAIN ITU SETIAP ANGGOTA WAJIB MENCANTUMKAN SUMBER BAHASAN BERKAITAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MINIMAL 1 SUMBER. BOLEH DARI BUKU (DITULIS LENGKAP DAFTAR PUSTAKANYA), BOLEH DARI INTERNET (DITULIS ALAMATNYA DAN SUMBERNYA JELAS USAHAKAN BUKAN WIKIPEDIA). PALING LAMBAT DIKUMPULIN HARI MINGGU SIANG DAN KUMPUL KELOMPOKAN HARI SENIN.  NI DAPAT DIDOWNLOAD MENGENAI KASUSNYA

KELOMPOK V MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tinggalkan komentar

PERBEDAAN SARANA INVESTASI

Investasi merupakan salahsatu cara seseorang untuk mendapatkan penghasilan bagi seseorang. Dalam hal ini investasi yang dipilih seseorang sangat beragam, mulai dari yang menggunakan jasa permodalan hingga yang menggunakaninvestasi tanah. Untuk membantu para pembaca, maka penulis dalam hal ini menulis beberapa perbedaan – perbedaan sarana investasi. Perlu diingat bahwa apabila pembaca ingin mengcopy tulisan penulis, harap untuk mencantumkan sumber tulisannya… Adapun penjelasan dari sarana investasi dapat diunggah dibawah ini

Perbedaan Sarana Investasi

Tinggalkan komentar

CONTOH REPLIK

silahkan download contoh replik ini.,,

Tinggalkan komentar

CONTOH JAWABAN (EKSEPSI) PERDATA ATAS GUGATAN DALAM BLOG INI

Malang, 15 Maret 2013

KONKLUSI JAWABAN DAN GUGATAN

Dalam Perkara No. 100/2013/C/Mlg.

Antara

Tn. Rusdiman Sujitwo : Penggugat d.K/tergugat d.R

Lawan

Ny. Eni Wudiarto : tergugat d.K/penggugat d.R.

                                                                                                            Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan

Negeri Malang

di

Malang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

nama                 : Luh Made ,S.H.,M.H.

alamat kantor    : Jalan Keertosono 10 RT 01 RW 01, Malang

Berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2013 (terlampir) bertindak untuk dan atas:

nama                :  Ny. Eni Wudiarto

alamat              : Jalan Jendral Supratman no 11  Malang

Untuk dan atas nama tergugat dengan ini hendak mengajukan dalil – dalil seperti apa yang akan terurai dibawah ini sebagai konklusi jawaban dalam kompensasi dan gugatan dalam rekonpensi.

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

  1. Bahwa penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugat melakukan pelanggaran terhadap pasal 1234 KUPerdata mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak tergugat melakukan wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh tergugat;
  2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan penggugat tidak memuat secara jelas (obscuur libel) mengenai  kerugian sebesar Rp.50.000.000,- .

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat menyangkal dalil – dalil yang dikemukakaan penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas – tegas

Bahwa memang benar tergugat pada tanggal tanggal 24 November 2010 terjadi kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian sewa – menyewa rumah dihadapan notaris Sulis  S.H,Mkn yang berkedudukan dijalan Simpang Balapan nomor 23 Malang nomor 330 oleh Tn. Rusdiman Sujitwo (penggugat d.K/tergugat d.R) dengan Ny. Eni Wudiarto (tergugat d.K/penggugat d.R);

Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku selama tiga tahun antara penggugat d.K/tergugat d.R dengan tergugat d.K/penggugat d.R.;

Bahwa daam kesepakatan memang benar bahwa setiap bulan November pihak tergugat d.K/penggugat d.R berkewajiban membayar uang sewa rumah sebesar Rp.40.000.000,- dengan jangka waktu keterlambatan tiga bulan dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Bahwa memang benar pada tahun pertama tanggal 28 November 2011 tergugat d.K/penggugat d.R telah membayar uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,-  kepada pihak penggugat d.K/tergugat d.R;

Bahwa ditahun kedua tepatnya tanggal 29 Desember 2012 pihak tergugat d.K/penggugat d.R menemui pihak penggugat d.K/d.R secara langsung secara lisan mengenai permintaan tenggang waktu bahwa  tergugat d.K/penggugat d.R akan terlambat membayar uang sewa dengan memberikan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Toyota New Avanza dengan nomor polisi N 1244 AS.

Bahwa dalam pertemuan tanggal 29 Desember 2012 mengenai permintaan yang diajukan tergugat d.K/penggugat d.R mengenai keterlambatan pembayaran uang sewa ditahun kedua telah disepakati oleh pihak penggugat d.K/tergugat d.R, dengan dihadiri teman dari pihak penggugat d.K/d.R

DALAM REKONPENSI :

            Bahwa dalil – dalil yang telah dipergunakan dalam kompensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonpensi ;

Bahwa dengan adanya penundaan pembayaran uang sewa sebesar Rp.40.000.000 tersebut diatas, menurut hukum  penggugat d.R tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Bahwa barang jaminan milik penggugat d.R yang digunakan untuk menjamin tersebut, secara melawan hukum telah dihilangkan oleh tergugat d.R, hal mana sangat merugikan sekali bagi penggugat d.R ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat d.R tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat d.R;

Bahwa ganti rugi yang riil dapat diketahui dari biaya – biaya yang harus dikeluarkan untuk perbuatan – perbuatan memasang iklan dua kali, mengurus BPKB yang baru, hingga mencapai Rp.45.000.000,-

Bahwa wajar terhadap penggugat d.R yang telah menghilangkan barang jaminan milik penggugat d.R tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.45.000.000 secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut pengadilan negeri patut dibayarkan oleh tergugat d.R kepadaa penggugat d.R;

Bahwa penggugat d.R mempunyai sangka yang beralasan tergugat d.R akan tidak bertanggung jawab atas hilangnya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Toyota New Avanza dengan nomor polisi N 1244 AS mohon terlebih dahulu pengadilan negeri di Malang berkenan meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) terhadap barang – barang milik tergugat d.R berupa Toyota Avanza .dengan nomor polisi N 1000 AB

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat d.K/penggugat d.R mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan negeri  Malang berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

  1. Menyatakan gugatan yang diajukan penggugat obscur libel ;
  2. Menolak gugatan penggugat, atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

  1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
  2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR ;

  1. A.    DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakkan sita jaminan barang – barang milik penggugat d.R berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Toyota Avanza dengan nomor polisi N 1000 AB milik penggugat d.R.

  1. B.     DALAM POKOK PERKARA
  2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut diatas.
  3. Menghukum tergugat d.R untuk mebayar ganti rugi kepada penggugat d.R sebesar  Rp. 45.000.000,- dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh pengadilan negeri dianggap patut untuk dibayar kepada penggugat d.R oleh tergugat d.R
  4. Menghukum tergugat d.R  untuk membayar biaya perkara ini
  5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila pengadilan negeri Malang berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR ;

            Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kuasa Tergugat d.K./Penggugat d.R.

(Luh Made ,S.H.,M.H.)

Tinggalkan komentar

CONTOH SURAT GUGATAN

Perihal :                                                                                   Malang, 02 Maret 2013

Permohonan gugatan dan                                                       Kepada :

Sita Eksekusi Jaminan                                                             YTH. Ketua Pengadilan Negeri Malang

Di

Malang

Dengan Hormat,

Bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama                                       :  Saifurrijal Andika Putra S.H,M.H.

Alamat kantor                         : Advokat dan Konsultan Hukum Saifurrijal Andika Putra &

Partners berkantor di Jalan Mawar gg 1 no 4 Malang.

Berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2013, bertindak untuk dan atas :

Nama                                       : Tn.Rusdiman Sujitwo

Alamat                                                : Jl. Telasih Nomor 34 Malang

Selanjutnya disebut PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Nama                                       : Ny. Eni Wudiarto

Alamat                                                : Jalan Jendral Supratman no 11  Malang

Selanjutnya disebut TERGUGAT

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa terjadi perjanjian sewa menyewa yang dibuat akta otentik di hadapan Sulis S.H,Mkn notaris yang berkedudukan dijalan Simpang Balapan nomor 23 Malang nomor 330 oleh Tn. Rusdiman Sujitwo (penggugat) dengan Ny. Eni Wudiarto (tergugat)pada tanggal 24 November 2010.
  2. Bahwa dalam klausul perjanjian sewa menyewa tersebut terdapat kewajiban Penggugat menyewakan rumah miliknya dijalan Ikan Tombro No 45, Malang kepada Tergugat selama tiga tahun.
  3. Bahwa berdasarkan isi perjanjian tersebut pihak Tergugat berkewajiban membayar uang sewa kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- pertahun selama tiga tahun.
  4. Bahwa berdasarkan isi perjanjian tersebut pihak Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk tidak menjual atau mengikatkan diri ke perjanjian lain terhadap obyek dalam perjanjian sewa menyewa dengan Tergugat selama perjanjian belum berakhir.
  5. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar uang sewa paling lambat setiap akhir bulan November dengan batas keterlambatan tiga bulan.
  6. Bahwa Tergugat telah melaksanakan pembayaran pada tahun pertama dengan bukti kuitansi pada tanggal 28 November 2011.
  7. Pada tahun kedua pembayaran sewa – menyewa,. Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar uang sewa pada yang tepat berakhir pada bulan November 2012 seperti yang telah disepakati bersama.
  8. Bahwa seperti yang tertera dalam perjanjian Penggugat telah memberikan batas waktu pembayaran yang tepatnya bulan November 2012 dan tenggang waktu keterlambatan hingga tiga bulan hingga tepatnya bulan Februari 2013.
  9. Bahwa dengan keterlambatan pembayaran uang sewa terhadap pihak Tn Rusdiman Sujitwo menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- dengan tidak dapatnya pembentukan usaha baru bagi Tn. Rusdiman Sujitwo.
  10. Bahwa pihak tergugat telah melanggar ketentuan dalam pasal 1234 KUHPerdata mengenai prestasi yang harus dilakukan terhadap pihak penggugat atau dengan kata lain pihak tergugat melakukan tindakan wanprestasi.
  11. Bahwa agar gugatan tidak illisoir, barang – barang milik tergugat berupa Mobil Sedan Corolla Altis dengan nomor kendaraan N 123 AT, penggugat mohon terlebih dahulu agar pengadilan negeri di Malang berkenan meletakkan jaminan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik tergugat tersebut di atas

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malang berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

  1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
  2. Menyatakan bahwa surat perjanjian sewa menyewa antara penggugat dengan tergugat yang dibuat di hadapan Sulis S.H.,Mkn. Notaris yang berkedudukan dijalan Simpang Balapan no 23 Malang, pada tanggal 24 November 2010 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang – undang.
  3. Menyatakan bahwa tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.
  4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya sewa menyewa di tahun kedua sebesar Rp. 40.000.000,- kepada pihak penggugat.
  5. Membayar ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,- akibat kerugian materiil yang ditimbulkan.
  6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

  1. Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya. (ex acquo et bono)

Hormat Kuasa Penggugat

(Saifurrijal Andika Putra S.H.,M.H)

Tinggalkan komentar

PERKUMPULAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG

PERKUMPULAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG

Pengertian dari perkumpulan merupakan suatu perhimpunan atau perserikatan orang (zedelijke lichamen, corporate body) baik yang didirikan dan diakui oelh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagaman, atau yang didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang – undang  ketertiban umum dan kesusilaan. [1] Menurut pengertian yang dijelaskan dalam buku yang dibuat oleh H.M.N. Purwosutjipto yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum, Djambatan, pada halaman 8 menyatakan bahwa suatu perkumpulan dibedakan dalam dua macam, sedangkan menurut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perkumpulan hanya terdapat satu macam. Adapun penjelasannya sebagai berikut ;

Menurut H.M.N. Purwosutjipto menyatakan bahwa  perkumpulan dibedakan dalam hukum perdata menjadi dua, yaitu perkumpulan dalam arti luas dan perkumpulan dalam arti sempit. Arti luas suatu perkumpulan yang merupakan suatu dari semua bentuk Persekutuan Perdata (Maatschap Vennootschap). Ciri – ciri dari suatu persekutuan perdata adalah tidak adanya kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya serta dalam persekutuan tersebut terdapat

–  Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;

–    Beberapa orang tersebut berkehendak (sepakat) untuk mendirikan perkumpulan;

–    Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;

–    Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Akan tetapi dalam pengertian yang dijelaskan oleh H.M.N Purwosutjipto perkumpulan dalam luas ini termasuk pula segala hal dalam menjalankan perusahaan.

Contoh dari perkumpulan arti luas dalam hal ini persekutuan advokat, persekutuan kedokteran, perseroan terbatas, yayasan dan koperasi.

Kemudian pengertian secara sempit adalah perserikatan yang termasuk segala hal yang terdapat dalam ciri – ciri persekutuan daam arti luas, tetapi ditambah dengan tujuan lain yaitu untuk mendapatkan suatu kemanfaatan dalam anggotanya. Contoh dari pengertian perkumpulan secara sempit hanya terbatas pada persekutuan perdata yaitu persekutuan firma, dan komanditer.

[2]PERBEDAAN PERKUMPULAN DALAM ARTI LUAS DAN SEMPIT

Perkumpulan dalam arti luas

Perkumpulan dalam arti sempit

1.      Tidak memiliki Kepribadian tersendiri 1.Terpisah dari bentuk lainnya dan berdiri sendiri serta diatur dalam perundang-undangan tersendiri
2.      Bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama 2.Tidak semata-mata untuk memperoleh laba bersama tetapi lebih kepada kemanfaatan bersama
3.      Secara bersama-sama menjalankan Perusahaan 3.Tidak menjalankan Perusahaan
4.      Merupakan cikal bakal terbentuknya Persekutuan Perdata, Persektuan Firma, dan Persekutuan Komanditer (Maatschap venootschap) 4.merupakan dasar terbentuknya Perserikatan Perdata (Burgelijk Venootschap)

Pengertian perkumpulan menurut M.Yahya Harahap adalah perkumpulan dalam hukum perdata tidak dijelaskan secara tersurat dalam undang – undang, namun beliau tidak membedakan perkumpulan menjadi dua bagian. Perkumpulan hanya dianggap sebagai badan hukum yang tercantum dalam 1653 KUHPerdata, yang disamakan dengan pengertian buku kesatu bagian ketiga KUHD pasal 36-56 KUHD. Apabila melihat dari penjelasan yang selanjutnya mengenai perkumpulan terdapat penjelasan bahwa pokok – pokok eksistensi dan karakteristik perkumpulan adalah sebagai berikut ;

  1. Mendapat pengesahan dari menteri
  2. Perbuatan hukum dalam perkumpulan disamakan dengan perbuatan hukum person manusia untuk dan atas nama perkumpulan.
  3. Para pengurus perkumpulan berwenang mewakili perkumpulan diluar pengadilan berdasar kuasa undang – undang.

Berdasarkan pengertian dari M. Yahya Harahap contoh dari perkumpulan adalah perseroan terbatas.


[1] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 6.

Tinggalkan komentar

JUAL RUMAH DAN BANGUNAN

FOR SALE :

Rumah dan tanah seluas 131 m2, bagian dari rumah ini terdiri dari dua lantai yang di lantai pertama terdapat 3 kamar, 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang keluarrga, dan 1 ruang tamu. Sedangkan pada lantai kedua terdapat 1 kamar, 1 musholla, 1 kamar mandi, dan 1 tempat untuk menjemur pakaian.Kelebihan dari rumah ini adalah sudah memiliki SHM serta terdapat fasilitas yang berupa AC pada kamar atas, kemudian air panas pada Kamar Mandi bawah, kemudian kondisi rumah yang sangat baik. Selain itu perlu diketahui bahwa rumah yang saya tawarkan ini merupakan rumah yang dekat dengan sekolah, tidak jauh kearah puskesmas, serta jarak yang kurang lebih 500 meter ke arah pasar dan arah pemakaman sehingga dapat diketahui bahwa kondisi ini sangat menguntungkan bagi pembeli. Akses untuk kepusat kota pun tidak terlalu jauh dari arah rumah yang saya tawarkan, dan terakhir adalah kondisi disekitar rumah aman dan tenang.
Contact person : 081252530076

 

Tinggalkan komentar

TUGAS MAKALAH

Guna Memenuhi Tugas Ujian Tengah Semester

Disusun oleh               :

Nama                           : Saifurrijal Andika Putra

Matakuliah                  : Etika Profesi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Makalah ini merupakan makalah yang memiliki tema “profesi penegak hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi”, sedangkan judulnya adalah “Kendala Hakim Indonesia dalam memutus perkara ”. Maksud dari judul dan tema yang dibahas dalam makalah ini adalah  adanya penegakkan hukum melalui hakim yang bertugas sebagai lembaga yudikatif di Indonesia, namun dalam hal ini terdapat kendala dan tantangan dalam era globalisasi saat ini sehingga keadilan yang diputus oleh hakim terpengaruhi oleh faktor – faktor nonhukum. Hakim memiliki kekuasaan tinggi dalam memutus perkara, namun ia tidak serta merta dapat memutus sesuai kehendaknya melainkan ia harus menggunakan pedoman undang – undang maupun sumber hukum lainnya seperti doktrin, hukum adat, dan juresprudensi.

Sebagai orang yang menjalankan suatu kewajiban dalam memutus perkara terkait suatu gugatan atau suatu laporan kejahatan, hakim memegang amanah dari tuhan. Hal ini penulis  menganggap hakim dalam peradilan dapat bertindak sebagai tuhan, sehingga keputusan yang diambil dapat menyatakan seseorang dikatakan sebagai orang bersalah atau tidak. Pada dasarnya seseorang yang dinyatakan bersalah dan memang benar bersalah maka hal tersebut tidak menimbulkan masalah bagi hukum dan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut berbeda keadaan seandainya seseorang diputus bersalah oleh hakim dalam sebuah kasus dan ternyata dia bukan orang yang bersalah, maka hal itu akan membawa dampak buruk bagi orang tersebut dalam lingkungan sekitarnya, ia akan mendapat tekanan moral dalam menjalani status yang diberikan kepada hakim, belum lagi dia harus memperjuangkan keadilan pada tingkatan selanjutnya jika ingin dinyatakan sebagai orang yang tidak bersalah.

Kesalahan dalam putusan yang diberikan hakim dapat pula merugikan orang banyak misal terdapat dalam keputusan yang berkenaan dengan sengketa penggusuran atas suatu lahan. Hal tersebut sering sekali terjadi diIndonesia yang membawa dampak konflik antara pihak yang bersengketa, dan apabila hal ini diikuti oleh keputusan yang salah maka rakyat lah yang akan dirugikan. Hukum sendiri mengenal adanya upaya penegakkan hukum, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diatur sesuai dengan undang – undang.  Aparat yang berwenang memiliki tugas tersebut dengan mengikuti cara – cara yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku, dengan demikian penegak hukum tidak dapat bertindak semena – mena.[1] Hal ini merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi dalam penulisan makalah ini.

Selanjutnya hal yang melatar belakangi penulisan makalah dalam profesi Hakim terkait dalam memutus perkara adalah bukan hanya akibat dari putusan yang telah ia berikan kepada seseorang, akan tetapi terhadap kendala – kendala dan tantangan hakim dalam memtus suatu perkara. Pertama terkait profesi hakim penulis akan mencoba menyebutkan dan menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi hakim dengan profesinya. Kemudian kedua penulis akan mencoba memberikan solusi terkait bagaimana menghadapi kendala – kendala yang didapat sebelum peradilan, sesaat peradilan, maupun sesudah peradilan. Terkahir, pada penulisan akan menjelaskan pada makalah ini mengenai kesimpulan dari pembahasan yang terkandung pada bagian pembahasan.

Pada era globalisasi saat ini terdapat hal menarik yang dapat diambil dari profesi hakim adalah mengenai pengangkatannya sebelum hakim tersebut menjabat dan mendapatkan kewenangannya. Dalam hal ini, perlu diketahui untuk mendapatkan pekerjaan menjadi seorang hakim tidak hanya mudah mendapatkannya begitu saja melainkan melalui proses yang diuji terlebih dahulu untuk mendapatkan hakim yang berkompeten dalam bidangnya. Berdasarkan pengalaman penulis didalam sistem peradilan terdapat beracara yang berbeda – beda tergantung kasus yang diajukan, misal dalam kasus pidana yang dalam ketentuan bukan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) dan kebiasaan hakim dalam memutus perkara berbeda dengan hakim dalam kasus perdata maupun dalam ranah hukum tata negara. Penulis mempunyai pengalaman dalam sebuah kasus ranah pidana terkait permasalahan perjudian yang dilakukan seorang mahasiswa, hakim yang memutus perkara tersebut terlihat tidak ada upaya yang serius dan cenderung menganggap remeh dalam kasus tersebut. Dengan demikian bagi penulis hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan apakah hakim tersebut memiliki loyalitas dalam perkaranya.

Kebiasan hakim diatas merupakan suatu kebiasaan yang menurut penulis sangat tidak baik, dalam arti keputusan yang diambil dengan tidak didasari keseriusan dan kesungguhan akan jauh dari kata keadilan. Pada dasarnya memang sulit menentukan tolak ukur keadilan yang sempurna, dan bahkan dalam undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memang tidak dijelaskan secara ekspilit mengenai keseriusan dalam penegakkan hukum terkait mengadili perkara yang dilakukan oleh hakim, akan tetapi didalam undang – undang tersebut etika dalam profesi hakim disebutkan secara tidak langsung misal dalam pasal 5 ayat 2 hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Artinya meskipun secara tidak langsung mengenai keseriusan dalam mengadili perkara akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat kata yang menunjukkan keseriusan yaitu kata, “ Profesional”. Kebiasaan hakim dalam memutus perkara inilah yang menjadi salahsatu hal yang melatarbelakangi penulisan makalah ini.

Demikian hal – hal yang melatarbelakangi penulisan mengenai makalah yang tema “profesi penegak hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi” dan yang berjudul  “Kendala Hakim dalam memutus perkara”. Adapun pembahasan lebih rinci dan lengkap terkait kendala yang dihadapi profesi hakim terdapat pada bab pembahasan. Harapan penulis kepada para pembaca dengan penjelasan latar belakang ini adalah pembaca akan memiliki gambaran tersendiri mengenai pembahasan makalah ini.

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kode etik yang dimiliki oleh hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara di Indonesia?
  2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan profesinya dalam kehidupan sehari – hari di Indonesia?
  3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh hakim di Indonesia ?

Tujuan

  1. Mengetahui apa saja kode etik yang dimiliki oleh hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara di Indonesia.
  2. Mengetahui kendala – kendala yang dimiliki hakim dalam menjalankan profesinya di Indonesia.
  3. Mengetahui upaya yang harus dilakukan atas kendala yang dihadapi oleh hakim di Indonesia.

PEMBAHASAN

 

Pengertian, Ruang lingkup, kode etik profesi hakim

Hukum merupakan aturan yang menurut ilmu hukum dibuat dengan empat tujuan, yaitu law is a tool of social engginering (hukum sebagai alat merekayasa masyarakat), law is a tool social control (hukum sebagai alat mengontrol masyarakat), law is a tool of impose sanction (hukum sebagai alat menerapkan sanksi), dan law is a tool of social intregation (hukum sebagai alat pengintregasi). Namun dalam perkembangannya law is tool of social engginering di Indonesia oleh para ahli hukum diganti dengan law is tool of social unpowering (hukum merupakan alat untuk mensejahterakan masyarakat). Hal tersebut merupakan tujuan yang terkandung dalam pembentukan hukum, akan tetapi untuk mewujudkannya hanya dengan pelaksanaan struktur penegak hukum dan peran masyarakat itu sendiri.

Profesi sebagai hakim tidak serta merta ada dengan begitu saja, profesi tersebut terbentuk berdasarkan undang – undang dan peraturan yang terkait dengannya. Perlu diketahui dalam penerapan profesi hakim tidak hanya berkewajiban memutus suatu perkara, akan tetapi profesi tersebut mengemban suatu tanggung jawab yang besar terkait citra keadilan. Selanjutnya penulis sendiri mengangkat tema dan judul makalah terkait penerapan tanggung jawab di Indonesia dan kode etik yang dimiliki oleh profesi hakim. Profesi hakim menurut penulis merupakan cermin keadilan yang artinya hakim merupakan salahsatu pencitraan akan nilai – nilai keadilan yang terdapat di Indonesia, kemudian sebagai payung masyarakat yang artinya hakim merupakan orang yang melindungi dan mengamankan masyarakat terutama orang yang lemah dari kesewenang – wenangan penguasa, dan hakim sebagai pena hukum artinya hakim merupakan alat penerapan hukum dimasyarakat.

Pertama yang perlu diperhatikan dan dibahas dalam makalah ini adalah apa yang dimaksud kode etik dan profesi. Kode etik menurut Undang – Undang nomor 8 Pokok – Pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari – hari. Adapun fungsi kode etik sendiri terdiri sebagai berikut ;[2]

  1. Kode etik digunakan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain menyalahi ketentuan undang – undang yang berlaku (kalau ada indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya), juga bertanggung jawab secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Oleh karena itu, sehubungan dengan nilai – nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, pengemba profesi dituntu untuk melaksanakan pelayanan profesional dengan dijiwai sikap tertentu. Sikap etis itulah yang disebut etika.
  2. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Integritas moral yang kuat, ini diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantagan dapat dijawab tanpa merusak citra kelembagaan.
  3. Martabat atau jati diri suatu suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Kode etik profesi, bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak – haknya, melainkan kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga.
  4. Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Kode etik ini, suatu profesi yang dijalankan akan menghindri komunitas dan onteraksi yang liar dan cenderung “menolelir” beragam cara melanggar norma.

Selanjutnya mengenai kode etik dan tuntunan berperilaku bagi hakim terdapat dalam undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor :047/KMA/SKB/IV/2009,Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang  kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kedua aturan tersebut akan dijelaskan secara singkat oleh penulis terkait profesi hakim. Kedua aturan tersebut sama dalam mengarahkan profesi hakim, namun isi dan kaidanya berbeda antara pertama dan kedua. Dapat diketahui mengenai profesi hakim merupakan suatu profesi yang mengemban suatu kehati – hatian dalam menjalankan pekerjaannya.

Pada peraturan yang pertama peraturan tersebut menjelaskan suatu kekuasaan hakim namun serta merta diikuti oleh tanggungjawab yang besar akan putusan yang diambil dalam sidang. Isi dari undang – undang nomor 48 tahun 2009 terdapat 64 pasal. Adapun secara singkat mengenai tata cara mengadili perkara hakim terpaku dan berpedoman pada asas – asas yang terkandung dalam undang –undang tersebut yang tercantum pada pasal 2 sampai pasal 16. Pedoman asas tersebut wajib digunakan dalam bertindak memutus perkara terkait profesi hakim, seperti yang dapat dilihat dalam sistem peradilan sangat perlu mengkaji apakah seorang hakim telah menerapkan asas tersebut dengan baik.

Selanjutnya asas yang digunakan penulis dalam menyusun makalah ini akan mengambil tiga asas yang terkandung dalam satu pasal yaitu pasal 5. Pasal lima tersebut memiliki isi sebagai berikut;

  1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa yang hidup dalam masyarakat. Artinya menurut asas ini hakim tidak boleh semena – mena dalam memutu perkara, serta profesi sebagai hakim harus dilakukan dengan orang yang ahli dalam hukum dan memahami ilmu – ilmu yang lain. Hakim dituntut untuk menerapkan ilmunya untuk mencari suatu keadilan sesuai dengan perkara yang ditangani, misal perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil.
  2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Artinya profesi sebagai hakim harus dilakukan secara profesional, arti dari profesional dalam hukum adalah harus mutlak memiliki keahlian khusus yang melekat, yang bersubstansi tentang penguasaan teknik –teknik solusi problema sosial –yuridis.[3] Mengukur suatu sikap dapat dikatakan sebagai profesional dengan cara melihat tiga watak kerja profesional, yaitu ;[4]
  1. Kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti oleh karena itu, tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil.
  2. Kerja seorang profesional harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualtas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif, dan berat.
  3. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi.

Tantangan Profesi Hakim

Kemudian kendala yang dihadapi oleh profesi hakim dalam era globalisasi adalah sebagai berikut ;

  1. Tantangan korelasi profesionalisme profesi hakim dengan kenaikan gaji profesi hakim
  2. Tantangan penerapan kode etik para hakim.
  3. Perlindungan terhadap profesionalisme hakim.

Ketiga permasalahan atau kendala diatas merupakan bahasan pokok yang diambil penulis terkait tantangan mengahadapi era globalisasi di Indonesia saat ini.

Kendala pertama terkait profesi hakim saat ini adalah permasalahan korelasi profesionalisme hakim dengan gaji yang didapat saat ini . Gaji para hakim di era globalisasi di Indonesia menurut fakta yang didapat dikoran sebelumnya dilihat oleh pemerintah pusat sebagai suatu yag tidak akan menimbulkan masalah. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa gaji yang dimiliki oleh hakim harus diperhatikan agar meminimalisir keinginan hakim akan suap, meskipun pada dasarnya suap dan kasus korupsi tidak ditentukan oleh besar dan kecilnya gai yang ditermia seseorang akan tetapi lebih mengarah pilihan orang tersebut akan ambisius untuk menerima suap atau tidak. Berdasarkan fakta yang diterima di berbagai media koran elektronik yang penulis temukan kesejahteraan hakim di Indonesia  saat ini mengalami perkembangan yang terus berlanjut dalam rangka kenaikan gaji profesi hakim. Awalnya di awal bulan april 2012 tengah terjadi permaslahan antara para hakim, komisi yudisial, dan pemerintah pusat. Permasalahan tersebut awalnya terjadi disebabkan rendahnya gaji hakim yang diterima oleh hakim sebesar 6,7 juta, sehingga menyebabkan komisi yudisial juga memperjuangkan untuk kenaikan gaji para hakim.[5]

Awalnya dari pihak komisi yudisial sendiri telah mengusulkan untuk kenaikan gaji kepada pemerintah terkait profesi hakim agar segeera dirangani. Selanjukan berdasarkan informasi yang didapat melalui media koran elektronik hakim – hakim Indonesia pada bulan april 2012 mengancam kepada badan DPR terkait kenaikan gaji mereka dengan ancaman akan mogok mengadili perkara yang dihadirkan pada persidangan.[6] Kemudian diawal bulan Juli 2012 terjadi kesepakatan antara para hakim dengan pemerintah pusat bahwa gaji para hakim naik yang awalnya hanya 6 juta menjadi 10,6 juta – 11 juta. Kenaikan gaji tersebut menyelesaikan permasalahan internal para hakim terkait kesejahteraan mereka.

Kenaikan gaji para hakim tersebut menurut penulis menimbulkan permasalahan yang muncul kembali, akibat dari kenaikan gaji tersebut korelasi kinerja hakim kini menjadi tantangan terbesar. Alasan penulis mengungkapkan bahwa kenaikan gaji merupakan tantangan terbesar saat ini adalah dengan adanya kenaikan yang signifikan akan membuat tuntutan terhadap putusan yang adil dalam perkara yang diajukan kepada hakim kini semakin besar. Gaji yang tergolong naik dengan perbedaan yang cukup jauh ini menurut penulis harus disesuaikan dengan kompetensi dan profesionalisme profesi hakim di Indonesia. Berdasarakan fakta yang ada tidak sedikit hakim yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya mendapatkan gaji tersebut.

Selanjutnya terkait masalah gaji para hakim diatas terdapat kasus yang merugikan citra para hakim setelah kenaikan gaji, kasus yang terjadi adalah para hakim ad hoc TIPIKOR Semarang yang terkena kasus dugaan suap pada bulan agustus 2012 yang menunjukkan bahwa kenaikan gaji terhadap profesi hakim tidak menjamin mengurangi ketidakdisiplinan para hakim di Indonesia. Hal ini menunjukkan tantangan terkait profesi hakim adalah kinerja yang ditampilkan hakim kepada masyarakat harus mencerminkan keadilan, bahkan realita akan adanya kenaikan gaji harus dipandang sebagai tanggung jawab moral oleh para hakim saat ini, sedangkan bagi para calon profesi hakim tantangan yang lebih besar adalah bagaimana menjernihkan citra profesi hakim kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat tumbuh.

Adapun tantangan selanjutnya terkait tantangan profesi hakim dalam era globalisasi saat ini adalah penerapan kode etik profesi hakim dalam bertindak sebagai penegak hukum. Seperti yang diketahui dalam penerapan kode etik yang terdapat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009 NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM, menyebutkan terdiri dari sepuluh pasal yang tiap – tiap pasal memiliki ketentuan penerapannya. Didalam kode etik tersebut tuntutan hakim dalam menjalankan tugasnya diarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai dalam profesi hakim tersebut.,

Secara singkat dalam pasal – pasal yang terdiri dalam pedoman dan kode etik perilaku hakim tersebut adalah sebagai berikut;

  1. Berlaku adil, yang dalam pasal ini terdapat dua bagian penerapannya yaitu umum, dan mendengarkan kedua belah pihak.
  2. Berperilaku jujur, yang dalam pasal ini terdapat empat bagian penerapannya yaitu umum, pemberian hadiah dan sejenisnya, menerima imbalan dan ganti rugi, serta pencatatan dan laporan harta kekayaan.
  3. Berperilaku arif dan bijaksana, yang dalam pasal ini terdapat tiga bagian penerapannya yaitu umum, pemberian pendapat dan keterangan publik, kegiatan keilmuan sosial dan kemasyarakatan.
  4. Bersikap mandiri.
  5. Berintegritas tinggi, yang dalam pasal ini terdapat dua bagian penerapannya yaitu umum, dan konflik kepentingan.
  6. Bertanggung jawab, yang dalam pasal ini terdapat dua bagian penerapannya yaitu penggunaan predikat jabatan, dan penggunaan informasi peradilan.
  7. Menjunjung tinggi harga diri, yang dalam pasal ini terdapat empat bagian penerapannya yaitu umum, aktivitas bisnis, aktivitas lain – lain, aktivitas masa pensiun.
  8. Berdisiplin tinggi.
  9. Berperilaku rendah hati, yang dalam pasal ini terdapat dua bagian yaitu pengabdian, dan popularitas.
  10. Bersikap profesional.

Kesemua pasal tersebut merupakan suatu kode etik dan pedoman berperilaku namun terdapat pula tantangan yang berat dalam menjalankan profesinya, terlebih standart yang diberikan sangat kompleks dan tinggi. Kenyataannya, profesi hakim pada saat ini di Indonesia bercitra kurang baik dengan adanya kasus suap yang dilakukan oleh beberapa hakim sehingga penerapan kode etik dan pedoman berperilaku para hakim tidak terlaksana dengan baik. Contoh pada tahun ini terdapat kasus para hakim ad hoc di pengadilan negeri Bandung yang tidak hadir dalam persidangan saat itu.[7] Kasus tersebut merupakan suatu fakta mengenai pelanggaran kode etik terkait profesi hakim.

Berdasarkan berita terkait para hakim ad hoc di pengadilan negeri Bandung dapat diketahui adanya suatu kendala yang harus dihadapi oleh profesi hakim saat ini. Kebudayaan hakim – hakim yang tidak sesuai dengan dengan pedoman kode etik dan berperilaku harus segera dirubah, terutama dalam menjalankan putusan yang adil. Kesulitan pencapaian keputusan hakim sangat mempengaruhi konerja profesi hakim saat ini, ditambah dengan banyaknya kegiatan ancaman terhadap hakim baik berupa kolusi, korusi, maupun nepotisme. Tantangan terkait penerapan kode etik saat ini dialami profesi hakim pada banyaknya keikutcampuran politik dalam aturan yang terbentuk bagi hakim itu sendiri. Misal dalam kasus pembunuhan yang diputus bahwa pelakunya adalah Antashari Ashar, dalam kasus tersebut ia dinyatakan bersalah padahal menurut para saksi ahli ia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Adapun putusan hakim pada tingkat pertama menyatakan bahwa Antashari Ashar bersalah dengan mempertimbangkan saksi – saksi dan alat bukti lainnya yang dapat dilihat kesemuanya seperti rekayasa belaka.

Selanjutnya, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi profesi hakim yang ketiga adalah perlindungan terhadap hakim yang bersikap profesionalisme, yang dalam hal ini terdapat kendala bagi siapapun yang ingin menjadi seorang hakim profesional akan sulit mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah saat ini baik pusat maupun daerah kurang memperhatikan hakim yang memiliki kompeten dalam menjalankan profesinya. Akibatnya banyak hakim yang dideportasi ke daerah –daerah yang kurang terjadi kasus besar sperti korupsi. Para hakim yang berkompeten berdasarkan fakta yang ada, pada akhirnya dideportasi kedaerah terpencil. Bahkan semakin lama semakin hari nama – nama para hakim yang terkenal dengan kepintarannya dalam menangani perkara yang diadili dipersidangan. Kemampuan hakim dalam menganalisis kasus antara satu persidangan. Kemampuan hakim dalam menganalisis kasus antara satu dengan yang lain berbeda, sehingga kasus yang besar seperti kasus suap pejabat administrasi negara tidak serta merta terselesaikan dengan baik karena persidangan dipimpin oleh hakim yang kurang baik menganalisis kasus.

Berdasarkan fakta yang ada hakim kompeten seperti hakim  Albertina Ho kini telah dimutasi ke daerah yang kurang akan kasus hukum. Sumber yang didapat mengenai hakim berkompeten seperti Albertina Ho saat ini dipidahtugaskan kedaerah bangka, dan saat ini menangani kasus – kasus yang pada dasarnya tidak begitu besar seperti halnya kasus korupsi di pemerintahan pusat. Albertina Ho merupakan hakim yang sangat menerapkan kode etik profesi hakim dengan baik, terbukti dalam salahsatu kasusnya di Bangka bulan Agustus 2012, beliau memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada salahsatu pihak yang terlibat dalam kasus pembebasan lahan di Bangka. Pada akhirnya orang tersebut mengaku menerima suap dari pembeli lahan sebesar satu juta.

Melihat sekilas tentang kinerja Hakim Albertina Ho menunjukkan suatu kinerja yang handal, profesionalisme, dan berwibawa. Hakim yang demikian di Indonesia saat ini mengalami kendala yang sangat susah untuk berkembang ke kasus – kasus besar. Padahal seperti yang diketahui saat ini Indonesia sedang mengalami masa – masa yang sulit melawan suatu kejahatan besar, seperti Korupsi dan Terorisme. Profesi peegak hukum sebagai hakim seharusnya dilindungi bagi hakim yang berkompeten dan hakim yang profesional.

Demikian tantangan dan kendala yang dipaparkan penulis terhadap profesi hakim dalam menghadapi tantangan era globalisasi saat ini, hal ini bukan hanya buat para calon hakim malinkan kendala ini merupakan tantangan bagi hakim yang telah menjabat saat ini. Saat ini diharapkan tantangan tersebut menjadi suatu kendala yang akan membawa damapak baik bagi profesi hakim dengan menggunakan solusi untuk menghadapinya.

Solusi Menghadapi tantangan terhadap profesi hakim

Penulis pada bagian ini akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai solusi yang dapat digunakan terkait permasalahan tantangan terhadap profesi hakim. Profesi hakim merupakan hal yang menjadi induk penegakkan hukum yang ada di setiap negara. Indonesia merupakan negara yang sering terjadi kasus – kasus sehingga memerlukan adanya orang yang dapat menggunakan profesi hakim dengan baik. Penegakkan hukum sangat perlu dilakukan di tengah – tengah banyaknya kasus – kasus kejahatan extraordinary crime, sehingga profesi hakim menjadi salahsatu profesi yang berperan penting dalam membangun negara Indonesia ini ke arah yang lebih baik.

Adapun solusi menghadapi tantangan di era globalisasi, khususnya menghadapi segala tantangan dari orang yang berpekara adalah sebagai berikut;

  1. Profesi hakim harus menjunjung folkways atau cita – cita negara dengan memberikan suatu etika yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan bagi orang banyak. Profesi sebagai hakim menggambarakan keadlian atas hukum, seperti halnya hakim adalah wakil dari tuhan yang berada didunia. Tanggung jawab sebagai seorang hakim harus dipandang sebagai tanggung jawab yang besar dan menjadikan profesi hakim sebagai penegak hukum yang baik. Adapun bagi calon hakim perlu adanya suatu progres kedepannya terkait profesi hakim dengan meningkatkan mutu kualitas kinerja hakim.
  2. Profesi hakim harus berlandaskan pada kode etik dan profesi sebagai hakim harus mengamalkan dalam kehidupan sehari – hari. Artinya profesi hakim bagi siapapun yang mendapatkan profesi tersebut harus melakukan dengan sepenuh hati serta tidak memandang kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Pengamalan terhadap apa yang dicantumkan pada kode etik merupakan suatu etika yang dapat membawa putusan kearah dekat dengan keadilan.
  3. Profesi hakim harus dilakukan dengan pengorbanan yang tinggi terhadap pengamalannya, sehingga tidak menimbulkan suatu etika yang keluar dari batasan. Pengorbanan yang terpenting dilakukan terhadap profesi hakim adalah pengorbanan immateriil, maksudnya sebelum memutus atau menjalankan penetapan  hakim harus dalam keadaan tidak memihak sehingga profesi hakim dekat dengan anti sosial. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang diambli dapat mendekati suatu keadilan.

KESIMPULAN

 

            Pada makalah ini dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan profesi yang disahkan dan diatur melalui undang – undang dan peraturan perundang – undangan lainnya. Profesi terhadap hakim sangat penting dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia saat ini dengan melihat banyaknya kasus yang bermunculan terutama kasus yang merugikan negara. Penegakkan hukum di Indonesia ditujukan untuk mencapai suatu keadilan, sehingga yang menentukan keadilan terwujud atau tidak itu tergantung pada profesi hakim yang pada dasarnya berlandaskan pada nilai – nilai yang hidup dimasyarakat.

Profesi hakim merupakan profesi yang memiliki kode etik dalam pelaksanaan putusan maupun dalam menjalankan tanggungjawabnya diluar putusan. Putusan yang hendak dikeluarkan oleh hakim menentukan segala tanggung jawab kepada pihak tergugat atau pihak yang bersengketa dalam sebuah persidangan. Kode etik itu dapat dilihat dalam Undang – undang no 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman dan pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009 NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM. Kedua kode etik tersebut merupakan pedoman bertingakh laku hakim agar sesuai dengan koridor ditetapkannya profesi hakim sebagai penegak hukum di Indonesia, adapun pelanggaran terhadap kode etik tersebut menimbulkan dampak hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan, misal seperti hukuman pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata.

Adapun kendala yang didapat            dapat dalam profesi hakim adalah penerapan kode etik yang terkadang butuh pengorbanan sehingga hakim terkadang harus bersikap antisosial sebelum memutus suatu perkara. Kendala tersebut merupakan hal yang harus dihadapi oleh para hakim dengan  tetap berpedoman pada kode etik yang telah ditetapkan. Terakhir, kendala yang dihadapi dalam profesi hakim adalah perlindungan terhadap hakim yang profesional saat ini di Indonesia masih minim sehingga perlu untuk ditingkatkan oleh pemerintah maupun didukung oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Adapun kesimpulan terakhir adalah cara menangani kendala yang ada adalah Profesi hakim harus menjunjung folkways atau cita – cita negara dengan memberikan suatu etika yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan bagi orang banyak. Profesi hakim harus berlandaskan pada kode etik dan profesi sebagai hakim harus mengamalkan dalam kehidupan sehari – hari. Terkahir, Profesi hakim harus dilakukan dengan pengorbanan yang tinggi terhadap pengamalannya, sehingga tidak menimbulkan suatu etika yang keluar dari batasan. Apabila ketiga solusi tersebut dapat dilaksanakan para hakim harapannya akan dapat menumbuhkan penyelesaian untuk mengatasi kendala tersebut.

Demikian kesimpulan dari makalah ini diharapakan bagi pembaca dapat memberikan manfaat secara praktis dalam hal menambah pengetahuan dan wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber

Literatur buku             :

  1. Muhammad Nuh, S.H, M.h, Adv,  Etika Profesi Hukum, 2011, penerbit  CV PUSTAKA SETIA, Bandung.
  2. Undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Literatur dari internet ;

  1. http://www.tempo.co/read/news/2012/08/27/063425865/Disorot-Nakal-PN-Bandung-Perketat-Absensi-Hakim-Adhoc.
  2. http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/07/25/155936/Gaji-Hakim-Kini-Minimal-Rp10-Juta/6.
  3. http://www.merdeka.com/peristiwa/ky-kendala-utama-kenaikan-gaji-hakim-di-pemerintah.html

[1] Makalah Prof. Djimly Assidiqie, S.H, penegakkan hukum, diakses pada tanggal 29 oktober 2012

[2]  Muhammad Nuh, S.H, M.h, Adv,  Etika Profesi Hukum,  CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2011, hlm 126.

[3] Ibid, hlm 86.

[4] Ibid, hlm 72.

[5]Majalah elektronik, metronews.com,  http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/07/25/155936/Gaji-Hakim-Kini-Minimal-Rp10-Juta/6, diakses tanggal 29 oktober 2012 .

[6] Media elektroni, merdeka.com,  http://www.merdeka.com/peristiwa/ky-kendala-utama-kenaikan-gaji-hakim-di-pemerintah.html, diakses pada tanggal 29 oktober 2012.

[7]  Media elektronik, tempo.co, http://www.tempo.co/read/news/2012/08/27/063425865/Disorot-Nakal-PN-Bandung-Perketat-Absensi-Hakim-Adhoc, diakses pada tanggal 30 oktobe r 2012.

Tinggalkan komentar

MATERI HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Penulis akan memaparkan mengenai materi hukum acara peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

untuk mengetahui mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara pertama – tama adalah harus mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang nomo 5 tahun 1986 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara ialah penetapan yang berbentuk tertulis yag dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang sifatnya konkret, individual, final, dan mengakibatkan akibat hukum terhadap orang atau badan usaha perdata. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahi bahwa suatu keputusan itu harus berbentuk tertulis, namun didalam undang – undang tersebut diperluas bahwa keputusan tata usaha negara meliputi segala keputusan yang tidak dibuat oleh suatu badan / pejabat tata usaha negara namun hal tersebut meruapakan suatu kewajiban.

Adapun pihak yang bersengketa adalah pihak tergugat (yang meliputi badan / pejabat tata usaha negara), dan pihak penggugat (yang meliputi orang/badan hukum perdata). Adapun kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara adalah kompetensi absolut (meliputi materi perkara), kemudian kewenangan relatif (meliputi tempat atau wilaya hukum kerja pengadilan), dan kewenangan temporis (kewenangan mengenai  batas waktu atas perkara tersebut).

Mengenai pembatasan terhadap kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut ;

1. Pembatasan langsung yang terdiri dari dua bagian, pertama berdasarkan pasal 2 ( meliputi Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana,  Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.), dan yang kedua adalah menurut pasal 49 yang menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang menyatakan Keputusan tersebut dibuat pejabat tata usaha negara namun keputusan tersebut bukan merupakan tata usaha negara yaitu suatu keputusan yang dibuat karena keadaan mendesak demi kepentingan umum, dan alasan kedua adalah suatu keputusan yang dibuat dalam keadaan perang, bencana alam, atau dalam keadaan memaksa, sesuai dengan peraturan per undang – undangan yang berlaku.

2. Pembatasan Langsung / sementara adalah suatu pembatasan terhadap kewenangan kompetensi absolute yang sebelum peraturan perundang – undangan ini dibuat perkara belum diputus oleh pengadilan umum tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan umum.

3. Pembatasan tidak langsung adalah suatu pembatasan yang menyatakan bahwa diberikannya suatu kesempatan upaya administrasi dan apabila upaya administrasi tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat tidak diperbolehkan untuk melakukan upaya peradilan.

Selanjutnya adalah proses Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut ;

a. proses mencari kebenara materiil

b. pemeriksaan materil

c. proses dismissal

d. rapat permusywaratan

e. penetapan yang dibagi dua,  yaitu ;

1. tidak dapat diterima ( alasan kewenagan absolut, relatif, temporis, tidak layak, apa yang dituntu sudah dipenuhi)—– lanjut ke acara singkat —–) jika diterima langsung acara biasa.

2. diterima ——-) lanjut ke pemeriksaan persiapan (lihat pasal 63)———–) lanjut kepemeriksaan sidang acara PTUN (pmebacaan Surat Gugatan, jawaban atas surat gugatan, replik, duplik, pembuktian dan pemeriksaan alat – alat, kesimpulan)——) putusan hakim ——) pelaksanaan putusan.