Tinggalkan komentar

ANALISIS PERANAN SWASTA DAN PERANAN PEMERINTAH DALAM UU NO 40 TAHUN 2007

PERANAN PIHAK SWASTA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM UNDANG – UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Era modern saat ini perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan oleh pihak pemegang saham indonesia maupun pemegang saham asing. Kegiatan perseroan terabatas merupakan ranah ekonomi, dengan demikian hukum ekonomi juga meliputi kegaiatan dari badan hukum perseroan terbatas.

Selanjutnya, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi memiliki konsep hukum ekonomi yang berlandaskan konstitusi, namun terkadang pada kenyataannya hal tersebut tidak dipertahankan maupun ditegakkan oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Perlu diketahui bahwa untuk menjalankan konsep hukum ekonomi yang berlandaskan konstitusi, maka amatlah penting untuk menjalankan amanat dalam pasal 33, pasal 23, pasal 28, pasal 31, dan pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya kesemua pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur kegiatan ekonomi namun di Indonesia sendiri terdapat banyak kasus yang dilakukan oleh badan hukum PT yang kegiatan perekonomiannya melanggar pasal – pasal dalam konstitusi tersebut

Kemudian perlu diketahui dalam undang – undang nomor 40 tahun 2007 akan dianalisis mengenai pasal – pasal yang berisi tentang pengaturan perseroan terbatas (PT) yang pada dasarnya undang – undang tersebut dibentuk untuk menjalankan amanat UUD 1945. Dari uaraian yang telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara hukum ekonomi dengan undang – undang nomor 40 tahun 2007. Adapun hubungan undang – undang nomor 40 tahun 2007 dengan hukum ekonomi adalah adanya peran pemerintah maupun peran swasta dalam aturan tersebut. Sehingga penulis dapat membagi menjadi dua kelompok yang mana peran dari pemerintah dan yang mana peran dari pihak swasta, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut;

A. Peranan Swasta

Peran Pemerintah

Peran Swasta

1.      Secara garis besar peran pemerintah khususnya menteri hukum dan ham dalam pasal 9-10 undang – undang nomro 40 tahun 2007 mempunyai peran untuk mengatur sah atau tidaknya berdirinya suatu PT atau denagan kata lain pemerintah dapat meberikan status badan hukum sehingga nantinya PT tersebut dapat menjalankan kewajiban dan hak yang diperoleh daari status badan hukum perusahaan tersebut .

1.      Pihak swasta dalam pasal 1  dan pasal 74 undang – undang nomor 40 tahun 2007 mempunyai peran dalam membuat perjanjian untuk membentuk badan hukum perseroan terbatas, mengatur perseroan terbatas, maupun ikut serat dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan berperan dalam pembangunan nasional

2.      Peemerintah berperan untuk mengawasi jalannya rencana anggaran dasar dan bentuk dari perseroan terbatas yang termuat dalam pasal 21 – 28 undang – undang nomor 40 tahun 2007.

2.      Pihak swasta secara garis bear memiliki peran untuk mendirikan PT dan mengikuti alur pendirian PT seperti yang tercantum dalam pasal 2-8 undang nomor 40 tahn 2007

3.      Pemerintah memiliki peran pengawasan dan memberikan informasi dengan cara mengumumkan perseroan terbatas yang telah berdiri yang termuat dalam pasal 30 undang – undang nomor 40 tahun 2007.

3.      Peran swasta bertanggung jawab baik saat belum tersahkan PT yang didirikannya (bertanggung jawab secara tanggung renteng) maupun bertanggung jawab saat disahkan PT yang telah dibentuk oleh para sero.

4.      Pemerintah memiliki peran (khususnya pengadilan negeri) dalam pasal 80-81 untuk menetapkan pemanggilan untuk permohonan pengadaan RUPS(rapat umum pemegang saham)

4.      Pihak swasta berperan menjalankan kegiatan usaha PT yang dibentuk baik berupa pengaturan modal dan saham seperti yang tercantum dalam pasal 31 – 62 .

5.      Pemerintah sebagai pengawas dan pengatur dalam hal berkaitan segala perubahan bentuk maupun tujuan kegiatan dari PT seperti yang tercantum dalam pasal 135 dan 136 UU no 40 tahun 2007.

 

5.      Pihak swasta berperan mengatur kegiatan ekonomi dalam perusahaan yang berupa pengangkatan dan penghentian direksi,  pengangkatan dan penghentian komisaris, serta berhak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti yang tercantum dalam pasal 80 -135 UU no 40 tahun 2007. Pada   buku pengertian pokok hukum dagang indonesia karangan H.M.N Purwosutjipto,S.H. secara garis besar menerangkan bahwa dalam RUPS dibagi menjadi dua yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang tujuan dari rapat tersebut ialah pemegang saham berhak menentukan tujuan kegiatan perusahaan, bentuk perusahaan, direksi perusahaan, komisaris perusahaan, anggaran dasar perusahaan, dan rapat penting lainnya

6.      Pemerintah (khususnya pihak pengadilan) berhak melakukan pemeriksaan seperti yang tercantum dalam pasal 138 – 141 UU no 40 tahun 2007.

6.      Pihak swasta memiliki peran untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain guna menjalankan kegiatan ekonomi seperti yang tercantum dalam pasal 126 – 137 UU no 40 tahun 2007

7.      Pemerintah berhak melakukan pembubaran atau pencabutan  ijin sehinga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi (ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.) berdirinya suatu perseroan seperti yang tercantum dalam pasal 142 – 152 UU no 40 tahun 2007

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: