Tinggalkan komentar

PENYELESAIAN HUKUM LINGKUNGAN DENGAN INSTRUMEN PIDANA

Penyelesaian permasalahan hukum lingkungan dengan instrumen hukum pidana

            Penyelesaian hukum lingkungan tidak hanya dapat diselesaikan dengan instrumen hukum perdata maupun hukum administrasi saja, melainkan dapat pula menggunakan instrumen hukum pidana yang pada prinsipnya ialah sebagai ultimatum remidium (obat terakhir). Artinya instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau extraordinary crime. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai cara penyelesaian sengketa hukum lingkungan dengan instrumen hukum pidana maka lebih dahulu membahas mengenai alasan mengapa instrumen hukum pidana dengan hukum lingkungan. Alasan yang paling mendasar adalah khusus perbuatan pidana menurut Hermin Hadiati Koeswadji dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dibuat oleh seseorang, barang sesuatu yang dilakukan, kalimat mana menunjuk baik kepada akibatnya (yaitu berupa kejadian tertentu) maupun kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang)[1], dengan demikian menurut pendapat dari Hermin Hadiati Koeswadji menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana melihat akan adanya suatu kasus bukan hanya akibat perbuatan akan tetapi juga melihat kepada orang yang melakukan akibat dari perbuatan tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertama mengenai hukum lingkungan dengan hukum pidana ialah dalam hukum lingkunga tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi juga mengenai pertanggungjawaban sosial, sehingga hukum pidana juga ikut berperan dalam mengatur pertanggungjawan di hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial.

Lebih lanjut membahas penyelesaian sengketa hukum lingkungan dengan instrumen hukum pidana terdapat alur penyelesaian sengketa mulai dari penyidikan, pembuktian maupun gugatan dalam perspektif hukum pidana. Alur dari perspektif hukum pidana tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang – Undang Pidana saja meainkan salahsatunya aturan yang memuat alur perspektif hukum pidana adalah undang – undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaha lingkungan hidup dan AMDAL, kemudian  undang – undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang khusus menangani masalah berkaitan dengan hukum lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya air . Akan tetapi dalam pembahasan makalah ini yang nantinya akan dibahas lebih dalam ialah mengenai ketentuan segala hal instrumen pidana yang berkaitan dengan undang – undang no. 32 tahun 2009.

Perlu dipahami mengenai penyelesaian masalah hukum lingkungan melalui instrumen pidana sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Seiring dengan berjalannya waktu pengaturan hukum lingkungan lebih dibuat lebih kompleks dari peraturan hukum lingkungan sebelumnya, alasan yang paling utama ialah banyaknya kasus yang muncul terhadap hukum lingkungan yang pada kenyataannya kasus tersebut perlu diatur lebih lanjut akibat tindakannya yang bermacam – macam. Dengan adanya bermacam – macam kejahatan terhadap hukum lingkungan hidup maka muncul undang – undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup yang lebih lengkap daripada undang – undang sebelumnya (undang – undang no 23 tahun 1997 tentang pengelolahan lingkungan hidup).

Dalam penegakkan hukum lingkungan yang terdapat dalam Undang – Undang no 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat empat pihak yang memiliki hak untuk menggugat apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan, yaitu pihak pemerintah, masyarakat, orang  dan pihak organisasi lingkungan hidup. Empat pihak tersebut memiliki hak yang berbeda seperti yang terdapat dalam pasal 90, 91, dan 92 undang  – undang no 32 tahun 2009, sehingga keempat pihak tersebut telah jelas mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku tindakan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Adapun pihak pemerintah yang berhak mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan diatur dalam pasal 90 ayat 1 dan 2 undang – undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingungan hidup. Menurut pasal tersebut secara garis besar pemerintah maupun pemerintah daerah dapat meminta ganti rugi dan tindakan tertentu terhada usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian yang dimaksud dalam pasal 90 diatur lebih dalam dengan Peraturan Menteri.

Adapun pihak lain yang berhak mengajukan gugatan adalah masyarakat yang pada dasarnya seperti yang tercantum dalam pasal 91 undang – undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingungan hidup memiliki hak untuk mewakili kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan masyarkat apabila mengalami kerugian. Terdapat hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan yang mengatasnamakan pihak masyarakat yaitu harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar huku, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Selanjutnya pihak organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, akan tetapi ia tidak berhak meminta ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil.  Adapun sebelum mengajukan gugatan, organisasi lingkungan hidup harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut;

  1. Berbentuk badan hukum.
  2. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

Kemudian pihak terakhir adalah setiap orang yang pada prinsipnya dapat mengajukan gugatan berkaitan dengan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin  kegiatan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL maupun UKLUPL, serta tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara.

Selanjutnya untuk mengetahui mengenai langkah yang harus diambil dalam instrumen hukum pidana adalh perlu diperhatikan pertama – tama ialah penyidikan. Penyidikan dalam hukum lingkungan tercantum dalam undang – undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingungan hidup pasal 94 dan pasal 95. Adapun yag berhak melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana  untuk mlakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Adapun wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang tercantum dalam pasal 94 ayat 2 seperti;

  1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindakan lingkungan hidup
  2. Melakukan pemerikasaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Meminta keterangan dan bahan bukti berkenaan peristiwa tindak pidana lingkungan hidup
  4. Melakukan pemeriksaan pembukaan, catata, dan dokumen lain berkenaa dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.
  5. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terhadap bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain.
  6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.
  7. Menghentikan penyidikan
  8. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual
  9. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
  10. Menangkap dan menyerahkan tersangka.

Kemudian dalam hal penyidikan yang pada dasarnya menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan pembuktian, yaitu alat bukti. Alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk menjerat tersangka atau pihak tertentu untuk mendapatkan sanksi maupun hukuman. Adapun alat bukti terdiri dari ;

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa
  6. Alat bukti alain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Mengenai penyidikan dan pembuktian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terdapat ketentuan pidana dalam undang – undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup mulai dari pasal 97 hingga pasal 120. Isi dari ketentuan pidana secara garis besar menjerat orang yang sengaja melakukan tindak pidana lingkungan hidup, orang yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, orang yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, orang yang mengedarkan rekayasa genetik, dan orang yang menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pertanggung jawaban. Akan tetapi tidak hanya orang saja yang dapat dikenakan ketentuan pidana melainkan pihak pemberi ijin atau dalam hal ini pejabat pemberi ijin lingkungan hidup, serta penanggung jawab usaha dapat pula dikenakan ketentuan pidana.

Lebih lanjut mengenai penegakkan lingkungan hidup  seperti yang telah terjadi dibeberapa kasus yang ada, setiap kali terjadi kejahatan terhadap tindak pidana maka hal yang paling erat ialah berkaitan dengan kejahatan korporasi. Korporasi dalam hal bagian dari kegiatan ekonomi dapat pula dikenakan ketentuan pidana lingkungan hidup apabila dalam melakukan kegiatannya disinyalir telah melakukan kegiatan  merusak, mengurangi, maupun mengubah sesuai batas – batas yang telah ditentukan. Apabila suatu korporasi ternyata telah melakukan suatu kejahatan lingkungan yang serius maka yang perlu diperhatikan sebaiknya aturan dari ketentuan hukum pidana  lingkungan itu sendiri, namun apabila tindakan korporasi tersebut lebih mengarah ke pertanggungjawaban lainnya maka dapat dipakai instrumen hukum perdata maupun instrumen hukum administrasi.

Adapun mengenai siapa yang bertanggungjawab dalam kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pihak korporasi maka dapat diketahui dalam pasal 55 KUHP buku ke I yang memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), yang turut melakukan (medepleger), dan yang membujuk (uitlokker). Dengan demikian apabila mengaju pada pasal 55 maka yang dapat dikenakan sanksi dapat dimulai dari pemimpin suatu korporasi, kemudian pemberi perintah dari kegiatan tersebut hingga orang – orang yang melakukan kegiatan yang pada hakekatnya melakukan kejahatan lingkungan hidup.

Perlu dipahami bahwa dalam ketentuan instrumen hukum pidana sangat dipengaruhi dengan kemampuan bertanggungjawaban dan unsur kesalahan, sehingga dalam strafbaar feit  menunjuk pada kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang – undang, yang melawan hukum, dan oleh karenanya patut dipidana. Menurut pendapat ahli pompe dan vost yang menganut pengertian melawan hukum identik dengan “in strijd met het recht” atau dapat dikatakan bertentangan dengan hukum.[2] Bertentangan dengan hukum bukan hanya dinilai sebagai hal – hal yang bertentangan dengan undang – undang melainkan dengan kepatutan.

Selanjutnya apabila melihat pengertian strafbaar feit maka dapat dipertanyakan apa hubungannya dengan dengan hukum lingkungan. Menjawab pertanyaan berkaitan  hubungan antara strafbaar feit  dengan hukum lingkungan maka pada pokoknya menurut Hermin Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa terdapat dua pokok unsur penting, yaitu;

  1. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti hendeling, kelakuan, tingkah laku yag berada dalam dunia nyata yang dapat dirasakan oleh panca indera.
  2. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan  kesalahan orang yag menimbulkan kelakuan tadi, yaitu berada dalam lubuk batin atau tidak dirasakan dengan pancaindra.

Kedua unsur penting tersebut mudah untuk dibuktikan karena pabila kita melihat dari unsur yang pertama jelas bentuknya seperti pengerusakan hutan, pencemaran air, dan segala tindakan yang dapat dirasa merupakan kejahatan lingkungan. Sedangakan mengenai unsur kedua, keksalahan seeorang diakitkan suasana dalam batin seseorang yaitu orang tersebut mengetahui dan merasa perbuatan tersebut bertentangan dengan batinnya.

Pengaruh lain dari tindak pidana adalah unsur mampu bertanggungjawab,  unsur ini merupakan suatu bukti sah dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan mamp bertanggungjawab maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa terdapat tiga sistem pertanggungjawaban pidana, pertama  yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan pertanggug jaawaban adalah orang, kedua adalah badan huku, dan yang ketiga orang dan badan hukum. Dengan demikian dalam suatu kejahatan yang dilakuakn oleh korporasi tidak hanya orangnya saja yang dapat dikenakan sanksi pidana melainkan bdan hukumnya dapa dikenakan sanksi pidana.

Selain dari pada itu kemampuan bertanggung jawab adalah normalitas psikis dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu

  1. Mampu mengerti nilai – nilai dan akibat perbuatannya sendiri.
  2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakt tidak boleh.
  3. Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan – perbuatan yang dilakukannya itu.

Dengan adanya pesyaratan diatas maka para sarjana hukum menyepakati bahwa hukum pidana harus dipandang sebagai ultimatum remidium. Sedangkan maksud dari ultimatum remidium daat dilihat dari pandangan A. Hamzah yang menggolongkan tiga pengertian ultimatum remidium, yaitu hukum pidana itu hanya diterapkanterhadap perbuatan – perbuatan yang sangat tidak bear secara etis, kemudian dianggap sebagai obat terakhir atau alat terakhir yang diterapkan dalam hukum lingkungan, dn pejabat administrasilah yang harus bertanggung jawab pertama kalinya.

Daftar pustaka

Supriadi, S.H., M.Hum 2005. hukum lingkungan di indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.


[1] Hermin hadiati koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung,1993, hlm . 41.

[2] Mas ahmad sentosa, Good Governence, op. cit., 242 – 243

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: