2 Komentar

EKSEKUSI DARI SEGI PERDATA BAG I

          Istilah eksekusi memiliki arti sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah daam suatu perkara, hal ini merupakan bagian dari suatu pross pemeriksaaan perkara . Penulis berpendapat eksekusi secara kenyataan merupakan salahsatu kebutuhan hukum yang dimiliki masyarakat untuk dipergunakan terhadap perkara di pengadilan. Eksekusi memberikan hak kepada pengadilan untuk menjaminkan hak pemenang dalam perkara yang diproses di pengadilan, akan tetapi bukan hanya itu saja yang perlu diketahui akan tetapi  eksekusi merupakan akibat dari suatu putusan hakim. Selanjutnya yang akan dibahas adalah eksekusi dalam bidang perdata adalah sumber pelaksanaan dalam hukum acara perdata yang termuat dalam HIR dan RBG. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam eksekusi terdapat tata cara “menjalankan putusan pengadilana” .Pertama tata cara peringatan (aanmaning), sita eksekusi (executorial beslag), penyaderaan (gijzeling).

         Setelah sekilas mengetahui bagaimana eksekusi dibidang perdata maka pada perkembangannya terdapat penggunaan tatacara eksekusi meggunakan pasal – pasal dalam HIR maupun RBG, namun setelah adanya SEMA no. 2/1964 tanggal 22 januari 1964 berakibat memberikan instruksi kepada pengadilan umum untuk tidak mempergunakan pasal 209 – 223 HIR atau pasal 247-257 RGB. Isi dari pasal – pasal tersebut adalah pelarangan tindakan penyanderaan terhadap debitur dalam hal wanprestasi (tidak dapat membayar hutang kepada kreditur) dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Oleh karena itu muncullah SEMA tersebut yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi putusan tersebut mengalami pro dan kontra. Adapun kontra terhadap putusan tersebut dikemukakan oleh bapak M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudu ” RUANG LINGKUP PERMASALAHAN EKSEKUSI PERDATA “, beliau mengatakan bahwa hal tersebut tentu saja tidak mencerminkan keadilan. Alasan beliau adalah sebagai berikut ;

1. tidak diperbolehkannya pasal tersebut akan berakibat pada persepsi seolah – olah Mahkamah Agung telah mengambil alih fungsi lembaga Legislatif padahal Mahkamah Agung merupakan lembaga eksekutif.

2. Alasan kedua apabila tidak diberlakukannya pasal tersebut maka akan merugikan kreditur, penjelasannya adalah sebagai berikut misal terdapat debitur yang meminjam uang kepada bank dalam jumlah yang besar (3 miliar) kemudian ia memberikan uang tersebut kepada anak – anaknya untuk dijadikan modal usaha. Setelah itu anak – anaknya mempergunakan uang tersebut dan ayahnya tadi yang bertindak sebagai debitur tidak mengembalikan uang pinjaman dari bank tersebut. Setelah itu debitur misalnya digugat di pengadilan dan diberikan putusan pengadilan yang akan menghukumnya dan memberikan eksekusi terhadapnya, akan tetapi jauh sebelumnya debitur tersebut telah mengatur pemindahan harta kepada anak-anaknya. Dengan kasus tersebut debitur akan lolos dari penjalanan eksekusi karena ia sudah tidak punya lagi harta yang dapat dilakukan eksekusi. Apakah hal demikian mencerminkan keadilan?? menurut bapak M. Yahya Harahap, S.H. hal tersebut apabila tidak dilakukan penyanderaan maka tidak mencerminkan suatu keadilan dimata hukum. Seharusnya debitur tersebut disandera supaya eksekusi bisa dijalankan. Perikemanusiaan dipandang oleh bapak M. Yahya Harahap, S.H. sebagai suatu hal yang tidak memperbolehkan menggunakan cara kotor seperti contoh diatas. Sehingga seharusnya tetap dilakukan atau diberlakukan eksekusi berupa penyanderaan tentu saja dengan pertimbangan hakim yang sangat perlu diperhatikan.

          Sekarang pertanyaan yang mendasar dari Eksekusi perdata adalah dalam hal putusan apa saja yang dapat dikenakan eksekusi?, untuk menjawab hal tersebut terdapat tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, eksekusi harus dijalankan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde/res judicata), tentunya dengan adanya putusan hukum yang tetap didalamnya terkandung wujud hukum yang tetap. Kedua, didalam putusan huum yang tetap terdapat hubungan hukum yang mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum. Ketiga, amar putusan dapat dilakukan secara sukarela maupun dengan paksaan yang menggunakan bantuan hukum. Ketiga hal tersebut merupakan inti dari eksekusi yang akan dijalankan, perlu dipahami bahwasanya terdapat pengecualian dalam tiga hal tersebut oleh undang – undang. Hal tersebut karena dalam kasus – kasus tertentu, misal eksekusi dilaksanakan terhadap bentuk – bentuk produk yang dipersamakan undang – undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Adapun bentuk dari produk yang dipersamakan undang – undang adalah ;

1. Pelaksanaan putusan yang dijalankan terlebih dahulu atau utvoerbaar bij voorraad (UBV) adapun penjelasannya putusan UBV ini merupakan akibat dari hak yang dimiliki penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut tergugat mengajukan banding atau kasasi.

 2. Pelaksanaan putusan provisi , arti dari putusan ini merupakan putusan yang tuntutannya terlebih dahulu yang bersifat sementara mendahului pokok perkaranya. Maksudnya dalam suatu perkara dimungkinkan untuk pelaksanaan putusan provisi terlebih dahulu sebelum mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

3. Akta perdamaian

4. Eksekusi terhadap Grosse Akta

5. Eksekusi atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Para pembaca demikian paparan mengenai eksekusi dibidang perdata, untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dengan pembahasan yang lain. Silahkan untuk memberi komentar

2 comments on “EKSEKUSI DARI SEGI PERDATA BAG I

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: