Tinggalkan komentar

ETIKA PROFESI

kode etik profesi hakim

Hukum merupakan aturan yang menurut ilmu hukum dibuat dengan empat tujuan, yaitu law is a tool of social engginering (hukum sebagai alat merekayasa masyarakat), law is a tool social control (hukum sebagai alat mengontrol masyarakat), law is a tool of impose sanction (hukum sebagai alat menerapkan sanksi), dan law is a tool of social intregation (hukum sebagai alat pengintregasi). Namun dalam perkembangannya law is tool of social engginering di Indonesia oleh para ahli hukum diganti dengan law is tool of social unpowering (hukum merupakan alat untuk mensejahterakan masyarakat). Hal tersebut merupakan tujuan yang terkandung dalam pembentukan hukum, akan tetapi untuk mewujudkannya hanya dengan pelaksanaan struktur penegak hukum dan peran masyarakat itu sendiri.

Profesi sebagai hakim tidak serta merta ada dengan begitu saja, profesi tersebut terbentuk berdasarkan undang – undang dan peraturan yang terkait dengannya. Perlu diketahui dalam penerapan profesi hakim tidak hanya berkewajiban memutus suatu perkara, akan tetapi profesi tersebut mengemban suatu tanggung jawab yang besar terkait citra keadilan. Selanjutnya penulis sendiri mengangkat tema dan judul makalah terkait penerapan tanggung jawab di Indonesia dan kode etik yang dimiliki oleh profesi hakim. Profesi hakim menurut penulis merupakan cermin keadilan yang artinya hakim merupakan salahsatu pencitraan akan nilai – nilai keadilan yang terdapat di Indonesia, kemudian sebagai payung masyarakat yang artinya hakim merupakan orang yang melindungi dan mengamankan masyarakat terutama orang yang lemah dari kesewenang – wenangan penguasa, dan hakim sebagai pena hukum artinya hakim merupakan alat penerapan hukum dimasyarakat.

Pertama yang perlu diperhatikan dan dibahas dalam makalah ini adalah apa yang dimaksud kode etik dan profesi. Kode etik menurut Undang – Undang nomor 8 Pokok – Pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari – hari. Adapun fungsi kode etik sendiri terdiri sebagai berikut ;[1]

  1. Kode etik digunakan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain menyalahi ketentuan undang – undang yang berlaku (kalau ada indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya), juga bertanggung jawab secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Oleh karena itu, sehubungan dengan nilai – nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, pengemba profesi dituntu untuk melaksanakan pelayanan profesional dengan dijiwai sikap tertentu. Sikap etis itulah yang disebut etika.
  2. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Integritas moral yang kuat, ini diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantagan dapat dijawab tanpa merusak citra kelembagaan.
  3. Martabat atau jati diri suatu suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Kode etik profesi, bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak – haknya, melainkan kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga.
  4. Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Kode etik ini, suatu profesi yang dijalankan akan menghindri komunitas dan onteraksi yang liar dan cenderung “menolelir” beragam cara melanggar norma.

Selanjutnya mengenai kode etik dan tuntunan berperilaku bagi hakim terdapat dalam undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor :047/KMA/SKB/IV/2009,Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang  kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kedua aturan tersebut akan dijelaskan secara singkat oleh penulis terkait profesi hakim. Kedua aturan tersebut sama dalam mengarahkan profesi hakim, namun isi dan kaidanya berbeda antara pertama dan kedua. Dapat diketahui mengenai profesi hakim merupakan suatu profesi yang mengemban suatu kehati – hatian dalam menjalankan pekerjaannya.

Pada peraturan yang pertama peraturan tersebut menjelaskan suatu kekuasaan hakim namun serta merta diikuti oleh tanggungjawab yang besar akan putusan yang diambil dalam sidang. Isi dari undang – undang nomor 48 tahun 2009 terdapat 64 pasal. Adapun secara singkat mengenai tata cara mengadili perkara hakim terpaku dan berpedoman pada asas – asas yang terkandung dalam undang –undang tersebut yang tercantum pada pasal 2 sampai pasal 16. Pedoman asas tersebut wajib digunakan dalam bertindak memutus perkara terkait profesi hakim, seperti yang dapat dilihat dalam sistem peradilan sangat perlu mengkaji apakah seorang hakim telah menerapkan asas tersebut dengan baik.

Selanjutnya asas yang digunakan penulis dalam menyusun makalah ini akan mengambil tiga asas yang terkandung dalam satu pasal yaitu pasal 5. Pasal lima tersebut memiliki isi sebagai berikut;

  1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa yang hidup dalam masyarakat. Artinya menurut asas ini hakim tidak boleh semena – mena dalam memutu perkara, serta profesi sebagai hakim harus dilakukan dengan orang yang ahli dalam hukum dan memahami ilmu – ilmu yang lain. Hakim dituntut untuk menerapkan ilmunya untuk mencari suatu keadilan sesuai dengan perkara yang ditangani, misal perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil.
  2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Artinya profesi sebagai hakim harus dilakukan secara profesional, arti dari profesional dalam hukum adalah harus mutlak memiliki keahlian khusus yang melekat, yang bersubstansi tentang penguasaan teknik –teknik solusi problema sosial –yuridis.[2] Mengukur suatu sikap dapat dikatakan sebagai profesional dengan cara melihat tiga watak kerja profesional, yaitu ;[3]
  1. Kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti oleh karena itu, tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil.
  2. Kerja seorang profesional harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualtas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif, dan berat.
  3. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi.

[1]  Muhammad Nuh, S.H, M.h, Adv,  Etika Profesi Hukum,  CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2011, hlm 126.

[2] Ibid, hlm 86.

[3] Ibid, hlm 72.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: