Tinggalkan komentar

Analisis Kasus Bupati Garut Dari perspektif hukum perkawinan Bagian I

 

Bupati Aceng yang menjabat sebagai bupati Garut saat ini sedang hangat menjadi perbincangan di masyarakat, media sosial, maupun dikalangan pendidikan.  Hal ini karena Bupati Aceng menikahi gadis berumur 18 tahun dengan menikah di tanggal 16 Juli 2012 kemudian ia meninggalkan gadis tersebut empat hari setelah menikah dengan alasan gadis tersebut sudah tidak perawan lagi. Kasus tersebut menarik perhatian penulis untuk menganalisis dari perspektif hukum perkawinan, sehinga nantinya apakah perbuatan bupati tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pertama, melihat kasus yang  telah dijelaskan secara singkat penulis beranggapan untuk melihat apakah tindakan yang telah dilakukan Bupati Aceng sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dapat menggunakan dasar hukum  undang – undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Sebelumnya, dalam undang – undang perkawinan untuk melangsungkan perkawinan harus didasari dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Berdasarkan pengertian diatas perkawinan dianggap oleh negara dengan sebuah ikatan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin bahwa perkawinan harus terhindar dari unsur paksaan artinya dalam hal ini para pihak menikah dengan secara suka rela.

Menurut undang – undang nomor 1 tahun 1974 Bupati Aceng melangsungkan perkawinan yang menurut penulis telah melanggar ketentuan dalam pasal undang – undang tersebut. Adapun alasan penulis adalah sebagai berikut :

Perbuatan Bupati tersebut telah melanggar pasal 3 undang – undang no 1 tahun 1974 , berdasarkan pasal tersebut seseorang pria hanya boleh memiliki satu istri begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang di Indonesia hanya boleh memiliki satu istri atau satu suami. Akan tetapi seseorang dapat beristri lebih dari satu apabila istri pertama yang sah mengalami hal – hal berikut ini ;

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketiga hal tersebut dapat dilihat bahwa bupati aceng jelas melanggar ketentuan pasal tersebut diatas karena ia masih memiliki istri yang sah saat menikah dengan istri kedua yang usianya saat itu 18 tahun.

Menurut penulis dalam hal ini ia tidak mencerminkan sikap yang patut sehingga tidak sesuai dengan etika profesi hukum. Untuk analisis selanjutnya mengenai perbuatan bupati tersebut akan dibahas pada pembahasan berikutnya….

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: