Tinggalkan komentar

analisis dugaan kasus korupsi terhadap pengadaan Alquran di Indonesia

Tahun 2012, Indonesia mengalami problema dugaan kasus korupsi yang salahsatunya adalah kasus terhadap pengadaan Alquran. Berdasarkan sumber berita yang didapat penulis pada alamat website http://id.berita.yahoo.com/terlibat-korupsi-alquran-15-pejabat-kemenag-dibebastugaskan-145541478.html , dapat diketahui bahwa terdapat pejabat yang bekerja di Kementrian Agama meyalahgunakan kewenangannya dengan mencari keuntungan pribadi. Menganalisis lebih jauh mengenai kasus korupsi, maka penting untuk mengetahui pengertian secara normatif terhadap tindakan yang dikatakan sebagai kasus korupsi. Adapun pengertian dari korupsi sendiri menurut undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan pengertian diatas jika melihat pengertian dari undang – undang nomor 31 tahun 1999 dapat diketahui bahwa tindakan kelima belas pejabat yang dinyatakan oleh KPK menjadi orang yang melakukan korupsi pengadaan Alquran dapat dikenakan aturan dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertanyaannya adalah dengan adanya pernyataan dari KPK tersebut apakah para pejabat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi lainnya?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan membagi dalam dua bagian. pertama, perlu dikatahui dalam stuktur pemerintah terdapat hukum administrasi, menurut hukum tersebut terdapat tiga hal yang merupakan cara mendapatkan suatu kewenangan yaitu :

1. Kewenangan atributif

2. Kewenangan Delegatif

3. dan Kewenangan mandat

Berdasarkan sumber yang didapatkan oleh penulis dalam hal ini kewenangan yang didapat dari kelima belas pejabat mendapatkan perintah untuk pengadaan alquran melalui Perpres Nomor 54/2010, atau sebelumnya Keppres Nomor 80/2009, akan tetapi kelima belas pejabat tersebut malah meyelewengkan kewenangan yang didapat dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa merupakan kewenangan delegatif. Dendan demikian dengan adanya kewenangan dari hukum administrasi kelima belas pejabat jelas bahwa dapat dikenakan sanksi adminitratif yang salahsatunya adalah pemecatan hingga sanksi kurungan atau denda. Sedangkan analisis selanjutnya mengenai kasus korupsi tersebut adalah mngenai hukum pidana.

Hukum pidana mengatur mengena tindak pidana korupsi, penulis dalam hal ini berpedoman pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mengenai tindak pidana korupsi tersebut dapat dikenakan sanksi melalui beberapa patokan atau dasar hukum pada pasal 415 undang – undang nomor 20 tahun 2001 bahwa apabila kelima belas pejabat tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka dapat dikenakan sanksi berupa  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15  tahun dan denda paling sedikit Rp
150.000.000,00 dan paling banyak 750.000.000,00 .

Berikut diatas merupakan pendapat dan analisi penulis, akan tetapi penulis beranggapan bahwa untuk hal kasus ini masih perlu analisis lebih lanjut mengingat penyidikan yang dilakukan oleh KPK belum selesai, sehingga analisis selanjutnya menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan pihak berwajib

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: